HALOJABAR.CO — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah yang hingga kini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah daerah. Sejumlah kawasan dinilai telah berkembang pesat, sementara wilayah lain masih tertinggal, baik dari sisi infrastruktur, pelayanan publik, maupun pertumbuhan ekonomi. DPRD Kota Bekasi menyampaikan bahwa disparitas ini terlihat jelas antara wilayah pusat kota dengan kawasan pinggiran. Beberapa kecamatan masih menghadapi persoalan klasik seperti jalan rusak, drainase yang belum optimal, hingga minimnya fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied, menyampaikan, ketimpangan ekonomi dinilai masih menjadi pekerjaan rumah (PR), meski kota ini berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta. “Bekasi ini unik. Ada kawasan seperti Summarecon dan Harapan Indah dengan harga rumah miliaran rupiah, tapi di sekitarnya masih ada wilayah yang kondisi ekonominya memprihatinkan,” ujar Abdul Muin dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/3/2026).
Dalam pengamatan dan data yang Ia peroleh, sejumlah wilayah di Kota Bekasi perlu mendapat perhatian khusus, seperti Harapan Mulya, Kalibaru, hingga Medansatria. Di wilayah tersebut banyak ditemukan rumah dalam kondisi kurang layak. Ia menyampaikan, ini menjadi tugas Pemerintah Kota Bekasi untuk hadir dan menjalankan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
“Program Rutilahu harus diperhatikan serius. Jangan sampai pembangunan hanya terlihat megah di satu sisi, sementara di sisi lain masih banyak warga tinggal dalam kondisi kurang layak,” tuturnya.
Ia berharap, Bekasi Keren, tidak hanya menjadi slogan semata, tetapi benar-benar menjadikan pemerintahnya yang memperhatikan rakyatnya.
“Persoalan ekonomi jangan sampai terabaikan. Kalau tidak ditangani serius, bisa menimbulkan banyak persoalan baru,”pungkasnya.
