Keanggotaan Indonesia yang ditandai dengan pembayaran iuran sebesar USD 1 miliar (sekitar Rp17 triliun) oleh Presiden Prabowo Subianto memicu beragam reaksi, terutama karena absennya perwakilan resmi Palestina dalam badan tersebut.
Meski banyak yang ragu, ditambah dengan tidak dilibatkannya perwakilan Palestina di BoP ini, Nandang menilai kehadiran Indonesia dan beberapa negara Islam di dalam organisasi ini diharapkan bisa mewakili aspirasi masyarakat Palestina.
“Dan pemerintah pun sudah menyatakan kalau BoP ini melenceng dari tujuannya, Indonesia akan menarik diri. Jadi ya, kita dukung sambil terus berusaha membantu masyarakat Palestina untuk tetap bisa bertahan,” jelas Nandang.
Direktur Yayasan Harapan Amal Mulia, Agis Muhsin, menekankan bahwa Gaza sedang berada dalam status darurat. Akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih dan pangan sangat sulit didapat.
Tentara Israel dilaporkan telah menghancurkan banyak sumur pompa serta lahan perkebunan warga. “Banyak sumur pompa yang telah dibangun sebelumnya, dihancurkan oleh tentara Israel,” ungkap Agis.
Belum lagi, kata Agis, ladang-ladang perkebunan milik masyarakat Gaza pun turut hancur. Oleh karena itu, Agis berharap bisa mengajak masyarakat untuk membangun sarana produksi makanan di Gaza sehingga mereka tidak lagi kelaparan.
BACA JUGA: Kasih Palestina Kirim Ribuan Paket Bantuan ke Wilayah Bencana Sumatera dan Rakyat Palestina
Oleh karena itu, Agis berharap, kehadiran Indonesia di BoP bisa lebih mempercepat akses penyaluran bantuan untuk masyarakat Gaza.
Kondisi kesehatan masyarakat Gaza pun berada di titik nadir. Menurut Direktur Yayasan For Humanity, Rifky Abdullah, selain puluhan ribu korban meninggal akibat perang, ratusan ribu korban luka-luka belum sepenuhnya bisa tertangani.
Hal ini diperparah dengan kondisi buruknya sanitasi di hampir seluruh lokasi pengungsian sehingga bisa menimbulkan penyakit.
“Bantuan kemanusiaan terkait penanganan kesehatan pun harus menjadi prioritas,” ungkap dia.
Kehadiran BoP, kata Rifky, sebaiknya harus mampu memberikan penanganan kedaruratan masyarakat Gaza jika memang ingin menghilangkan persepsi negatif dari masyarakat dunia.
Menurut Ketua Yayasan Amal Bakti Dunia Islam (Abadi), Lalu Lauhul Hamdi, infrastruktur dasar yang juga harus segera diperbaiki di Gaza adalah sekolah.
“Jangan sampai, kondisi yang sudah hancur ini menghancurkan juga masa depan anak-anak Gaza,” ungkap dia.
Melalui mini seminar ini, beberapa lembaga kemanusiaan ini memiliki kesamaan cara pandang terhadap penanganan Gaza pasca perang.
