HALOJABAR.CO –Persoalan banjir di Kota Bekasi kembali menjadi sorotan DPRD Kota Bekasi. Lembaga legislatif daerah tersebut menilai banjir masih menjadi masalah kronis yang belum tertangani secara optimal, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah. DPRD Kota Bekasi menilai bahwa penanganan banjir tidak bisa lagi bersifat reaktif, melainkan harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama yang didorong adalah percepatan pembangunan dan penguatan infrastruktur pengendali banjir, seperti tanggul, polder, serta normalisasi kali dan saluran air.
Salah satu wilayah di Kota Bekasi yang kerap terdampak banjir adalah kawasan Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Bekasi Utara. Oleh karena itu, perlu mendapat penanganan banjir secara kongkrit. Persoalan itu turut menjadi perhatian Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda.
Ia pun mengusulkan sejumlah langkah-langkah kepada Pemerintah Kota Bekasi dalam menangani banjir.
Usulan tersebut yakni melakukan normalisasi Sungai Bekasi dan membangun kolam retensi (polder) di lahan milik Perum Jasa Tirta (PJT), guna menanggulangi persoalan banjir kiriman. Rizki menilai, langkah strategis itu perlu dilakukan lantaran kawasan tersebut berbatasan langsung dengan aliran sungai. Terlebih, risiko luapan air cukup tinggi meskipun cuaca di lokasi setempat sedang cerah.
“Wilayah Harapan Mulya ini banyak yang berbatasan dengan Sungai Bekasi. Kalau sungai meluap, apalagi jika ada kiriman air, meskipun tidak hujan di sini, pasti akan terkena banjir,” ujar Rizki
Menurut dia, langkah usulan ini mencakup dua poin. Pertama, melakukan pengerukan sedimen atau normalisasi aliran sungai untuk meningkatkan kapasitas tampung air. Kedua, memanfaatkan lahan PJT untuk membangun kolam retensi atau resapan.
“Dengan adanya kolam resapan ini, kita bisa mengurai atau bahkan meminimalisir tingkat banjir jika terjadi kiriman air di wilayah ini,” tambahnya.
Selain upaya mitigasi banjir, Rizki menegaskan bahwa pengerukan sungai perlu segera dilakukan untuk mencegah longsor yang mengancam makam dan rumah warga. Usulan pembangunan polder akan diajukan tahun ini ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sementara Pemkot Bekasi fokus pada sinkronisasi administrasi dan program kerja. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pencegahan banjir, seperti tidak membuang sampah sembarangan serta menjaga kebersihan lingkungan. Kesadaran kolektif dinilai sangat penting untuk mendukung efektivitas program pemerintah.
“Masyarakat bisa memiliki cara sendiri untuk menangani banjir, minimal dapat meminimalisir dampak ketika hujan datang,” pungkasnya
