HUT ke-19 Bandung Barat, Payung Hukum Pesantren dan WTP Kelima Berturut-turut Bukti Tata Kelola Kuat

Dua prestasi besar warnai HUT ke-19 Bandung Barat: payung hukum resmi bagi pondok pesantren demi perkuat karakter bangsa, dan WTP kelima berturut-turut bukti tata kelola keuangan yang bersih dan terpercaya. Foto/Istimewa

“Setiap rupiah anggaran yang dikelola tidak boleh hanya sekadar memenuhi aturan administrasi, melainkan harus memberikan dampak nyata dan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegas Jeje.

Ia juga mengingatkan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan indikator bahwa sistem tata kelola keuangan telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang ketat dan transparan.

Lebih jauh, Jeje menekankan agar seluruh organisasi perangkat daerah tidak berpuas diri dengan pencapaian yang telah diraih.

Tantangan ke depan menuntut peningkatan kinerja yang lebih optimal, sehingga setiap alokasi anggaran yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan riil warga, mendorong terciptanya lingkungan yang bersih dari penyimpangan, serta memperkuat semangat gotong royong.

“Kami terus berkomitmen menjaga amanah rakyat demi mewujudkan Bandung Barat yang maju secara ekonomi, bermartabat dalam tata kelola, dan tetap kokoh memegang teguh nilai-nilai luhur serta kearifan lokal,” pungkasnya. Diskominfotik