HALOJABAR.CO – Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) mendukung penggunaan gedung baru DPRD KBB di Mekarsari, Ngamprah, untuk segera dipakai.
Rencananya gedung DPRD termegah di Jawa Barat dengan pembangunan yang menelan anggaran lebih dari Rp140 miliar itu akan dipergunakan untuk rapat paripurna HUT ke-18 KBB pada tanggal 19 Juni mendatang.
“Kami mendukung digunakannya gedung baru DPRD KBB dan memang harus secepatnya digunakan,” kata Ketua P4KBB Yacub Anwar Lewi, Jumat 30 Mei 2025.
Menurutnya, sudah semestinya gedung baru DPRD KBB itu segera digunakan karena telah lama mangkrak. Bahkan karena telah lebih dari empat tahun tidak digunakan sudah ada beberapa bagian yang harus diperbaiki.
Sebelumnya gedung baru DPRD KBB ini bahkan seperti terlihat terbengkalai karena minimnya anggaran pemeliharaan. Pagar penutup yang terbuat dari seng pun banyak yang rusak dan jatuh karena tertiup angin.
BACA JUGA: Gedung DPRD KBB Belum Siap Ditempati, Masih Butuh Sejumlah Perbaikan
“Makanya kalau sudah dipakai rapat paripurna HUT KBB maka harus terus dipakai, jangan lagi dewan-dewan rapat di hotel yang bisa jadi pemborosan anggaran,” ucap tokoh pemekaran KBB ini.
Selain itu pihaknya juga menginginkan agar Bupati Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail bisa mewujudkan cita-cita dari pembentukan KBB. Yakni untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dikatakannya KBB yang kini menginjak usia 18 tahun menaruh harapan besar kepada keduanya yang diharapkan memiliki jiwa kepemimpinan inklusif dan responsif. Artinya dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan melibatkan semua orang.
“Jadi tanpa memandang perbedaan latar belakang, kemampuan, status mereka, dan dukungan saat Pilkada 2024 lalu. Semua rakyat KBB adalah sama yang harus dilayani,” imbuhnya.
Selain memiliki jiwa kepemimpinan inklusif, lanjut Yacob, harus responsif terhadap setiap persoalan yang ada di masyarakat. Sehingga bisa dituntaskan segera. Ia pun meminta DPRD KBB lebih meningkatkan fungsi pengawasan.
“Jangan sampai terjadi penyimpangan anggaran dan kebijakan yang malah membuat Bandung Barat terpuruk,” pungkasnya.***
