HALOJABAR.CO – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 diminta tidak berhenti pada urusan administratif semata. DPRD Kota Bandung menekankan, evaluasi tersebut harus menjadi pijakan dalam menyusun arah pembangunan yang lebih konkret dan berdampak bagi masyarakat.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) 15 DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama, mengatakan pembahasan LKPJ harus mampu melahirkan rekomendasi strategis yang nantinya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari tingginya serapan anggaran atau capaian administratif. Yang paling penting, kata dia, program pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pembangunan jangan hanya terlihat baik di atas kertas. Tapi harus terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari warga,” ujarnya.
Aan menilai tantangan fiskal ke depan perlu diantisipasi sejak sekarang. Terutama potensi berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah.
Karena itu, Pemkot Bandung didorong lebih kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, masih banyak sektor yang bisa dioptimalkan untuk mendongkrak pendapatan daerah. Mulai dari retribusi parkir, sektor pariwisata, hingga usaha kuliner dan restoran yang selama ini menjadi kekuatan Kota Bandung.
Namun demikian, peningkatan PAD tetap harus dibarengi efisiensi anggaran dan tidak membebani masyarakat.
“Inovasi pendapatan daerah penting, tetapi jangan sampai justru memberatkan warga,” katanya.
Selain PAD, Aan juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah dan penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut dia, BUMD harus lebih adaptif membaca peluang usaha sekaligus mampu menjawab tantangan yang berkembang.
“BUMD harus bisa melihat potensi dan menentukan langkah strategis agar kontribusinya terhadap daerah lebih besar,” tuturnya.
Dalam pembahasan LKPJ tersebut, DPRD juga menaruh perhatian terhadap sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dan permukiman.
Di bidang pendidikan, Aan menilai pemerataan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah. Ia mendorong percepatan pembangunan ruang kelas dan sekolah baru di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan.
“Masih ada anak yang belum mendapatkan akses pendidikan optimal. Ini harus menjadi prioritas,” ucapnya.
Sementara di sektor kesehatan, ia menekankan pentingnya penguatan layanan promotif dan preventif melalui optimalisasi peran puskesmas. Menurut dia, pola layanan kesehatan tidak bisa hanya bertumpu pada pengobatan karena akan berdampak pada tingginya pembiayaan kesehatan daerah.
