Meski deretan rencana strategis tersebut telah disusun rapi, Ibrahim mengakui adanya kendala mendasar yang berpotensi menghambat laju pelaksanaan, yaitu keterbatasan alokasi anggaran.
“Pada tahun 2026 ini, total dana yang tersedia di DLH Bandung Barat baru mencapai sekitar Rp20 miliar, jumlah yang harus dialokasikan untuk berbagai kebutuhan mulai dari operasional harian, perawatan fasilitas, hingga pembayaran gaji tenaga kerja kontrak,” ucapnya.
Angka ini terbilang sangat jauh dari standar ideal yang diharapkan, apalagi mengacu pada imbauan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mewajibkan setiap kabupaten/kota mengalokasikan minimal dua persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk urusan lingkungan hidup.
Jika dihitung berdasarkan aturan tersebut, Bandung Barat seharusnya menyiapkan dana sekitar Rp65 miliar, sehingga terlihat adanya selisih yang sangat signifikan antara kebutuhan riil dan ketersediaan anggaran saat ini.
“Kami berusaha maksimal mengerahkan segala kemampuan dengan apa yang ada di tangan, namun kenyataannya tantangan di lapangan jauh lebih besar dan kompleks,” ujarnya.
“Tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai dan segera ditambahkan, percepatan pengadaan serta pengoperasian seluruh fasilitas ini tentu akan menghadapi rintangan yang berat sebelum batas waktu penutupan TPA Sarimukti tiba,” pungkasnya. Diskominfotik
