Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Program Gentengisasi Nasional

Melalui Program Gentengisasi, pemerintah mengajak negara tidak lagi membiarkan mereka berjuang sendirian, melainkan membuka pintu pasar yang luas, sekaligus mendorong peningkatan kualitas agar mampu bersaing.(ist)

HALOJABAR.CO – Program Gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar soal memilih bahan penutup atap yang lebih sehat. Di balik itu, tersemat arah kebijakan strategis: mengangkat kembali martabat usaha lokal, memberdayakan perajin rakyat, dan membangun kemandirian ekonomi dari bawah ke atas.

Selama ini, industri kecil dan perajin kerajinan tanah liat kerap terpinggirkan oleh dominasi produk pabrikan besar. Melalui Program Gentengisasi, pemerintah mengajak negara tidak lagi membiarkan mereka berjuang sendirian, melainkan membuka pintu pasar yang luas, sekaligus mendorong peningkatan kualitas agar mampu bersaing.

Peluncuran di Plered, Purwakarta: Awal Langkah Nyata

Kecamatan Plered, Purwakarta menjadi saksi langkah bersejarah. Sebanyak 500 ribu genteng hasil karya perajin lokal dikirim menggunakan 125 truk, menandai dimulainya pelaksanaan program Gentengisasi Nasional. Acara ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Anggota DPRD dan sejumlah pejabat lainnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan program ini bukan sekadar urusan pasokan material. “Kita ingin memberdayakan UMKM, tapi kualitasnya di-upgrade dulu. Ada efek berantai yang diharapkan: UMKM tumbuh, kualitas meningkat, dan pasar terbuka lebar,” kata Bang Ara.

Melalui Program Gentengisasi, pemerintah mengajak negara tidak lagi membiarkan mereka berjuang sendirian, melainkan membuka pintu pasar yang luas, sekaligus mendorong peningkatan kualitas agar mampu bersaing.(ist)

Plered yang sejak lama dikenal sebagai sentra kerajinan genteng kini dihadapkan pada peluang sekaligus tantangan besar: kemampuan memproduksi dalam jumlah masif dengan standar kualitas yang ketat.

Dari proses persiapan yang berlangsung sekitar enam bulan, pemerintah menemukan hal penting: perajin lokal belum sepenuhnya memenuhi standar mutu. Banyak yang belum memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Oleh karena itu, Pemprov Jawa Barat bersama Pemkab Purwakarta dan Majalengka melakukan pendampingan dan pembinaan menyeluruh.

Sementara, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan pemerintah daerah telah melakukan pengecekan terhadap kesiapan produksi dan pengiriman genteng dari Purwakarta. Pembinaan terhadap perajin juga terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memenuhi standar.