HALOJABAR.CO – Pansus 16 DPRD Kota Bandung telah menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah guna menjawab tantangan serius persampahan di Kota Bandung. Regulasi baru ini dirancang untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 dengan mengutamakan perubahan paradigma mendasar dari pola konvensional menuju sistem yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Ketua Pansus 16 DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana, S.Pd.I., M.A.P., menegaskan bahwa penanganan sampah di perkotaan tidak bisa lagi hanya mengandalkan metode kumpul, angkut, dan buang ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Menurutnya, penyelesaian masalah sampah harus dimulai sejak dari sumbernya melalui gerakan bersama.
“Kita tidak bisa terus-menerus menyelesaikan persoalan sampah hanya dengan mengangkut dan membuangnya ke TPA. Bandung harus berani mengubah paradigma dari kumpul, angkut, buang menjadi pilah, olah, dan manfaatkan. Sampah harus diselesaikan sejak dari sumbernya, bukan sekadar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain,” ujar Andri dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, beberapa waktu lalu.
Raperda yang baru diselesaikan pembahasannya ini memuat sepuluh substansi utama, meliputi penguatan tanggung jawab pemerintah daerah, perencanaan, kewajiban pemilahan dari sumber, pengurangan dan penanganan sampah, hingga penguatan kelembagaan, pembiayaan, teknologi, pengawasan, serta penegakan hukum. Salah satu poin krusial di dalamnya adalah kewajiban masyarakat, pengelola kawasan, dan produsen untuk mengelola sampah secara aktif. Khusus bagi pengelola kawasan yang belum memiliki fasilitas pemilahan, diwajibkan menyediakannya paling lama satu tahun sejak Perda diundangkan.
Kendati regulasi telah disusun secara komprehensif, Andri mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan tidak terletak semata-mata pada pengesahan dokumen hukum, melainkan pada keseriusan pemerintah dalam mengeksekusinya di lapangan.
“Jangan sampai kita memiliki Perda yang bagus di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Pemerintah Kota Bandung harus menunjukkan keseriusan melalui anggaran yang memadai, infrastruktur yang siap, target yang terukur, dan pengawasan yang konsisten. Masyarakat membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar regulasi baru,” tegasnya.
Selain mengatur kewajiban, regulasi ini juga menyiapkan instrumen insentif bagi masyarakat, lembaga, atau badan usaha yang berprestasi dalam pengurangan sampah, serta disinsentif bagi pihak yang melanggar. Melalui langkah terintegrasi ini, DPRD Kota Bandung berharap tata kelola kebersihan kota semakin transparan, mengurangi beban TPA, serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat luas demi generasi mendatang.
