HALOJABAR.CO – Langkah tegas diambil oleh Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Sebanyak 41 dapur penyedia makanan resmi dihentikan sementara operasionalnya setelah terbukti belum memenuhi standar kelayakan teknis yang ketat.
Kebijakan pembekuan sementara ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh guna memastikan bahwa setiap porsi makanan yang didistribusikan benar-benar higienis, sehat, dan aman dikonsumsi oleh para penerima manfaat.
Tidak hanya menyetop puluhan dapur bermasalah, Satgas MBG KBB juga mematangkan agenda pemeriksaan lapangan secara maraton terhadap 253 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Bandung Barat mulai pekan ketiga November ini.
Ketua Satgas MBG KBB, Fauzan Azima, menegaskan bahwa langkah drastis tersebut murni merupakan tindakan preventif untuk menghindari segala potensi risiko gangguan kesehatan.
Menurutnya, tata kelola program prioritas ini tidak boleh dijalankan dengan standar setengah-setengah, terutama yang berkaitan langsung dengan infrastruktur vital kebersihan pangan.
“Kami tidak ingin mengambil risiko sekecil apa pun terkait keselamatan anak-anak penerima program,” ujar Fauzan, Rabu (11/11/2026).
Fauzan merinci, ke-41 dapur yang kini berstatus suspend tidak akan diizinkan beroperasi kembali sebelum seluruh parameter utama terpenuhi secara mutlak. Parameter tersebut mencakup ketersediaan air bersih yang telah lulus uji laboratorium, sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ramah lingkungan, serta higienitas sanitasi secara menyeluruh.
“Ke-41 Dapur MBG yang saat ini dibekukan sementara belum bisa beroperasi kembali sampai seluruh parameter utama, khususnya ketersediaan air bersih yang teruji laboratorium, sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta higienitas sanitasi terpenuhi 100 persen,” tegasnya.
Memasuki pekan ketiga November, Satgas MBG KBB langsung mengerahkan tim verifikasi khusus untuk menyisir dan mengaudit secara mendalam 253 SPPG.
Fokus pemeriksaan meliputi uji petik kualitas air secara berkala, audit teknis pembuangan limbah agar tidak mencemari lingkungan, hingga sertifikasi kelayakan bagi para juru masak dan staf pengolah makanan.
“Verifikasi faktual ini mencakup uji petik kualitas air secara berkala, audit teknis pembuangan limbah IPAL agar tidak mencemari lingkungan sekitar, hingga sertifikasi laik fungsi bagi seluruh staf pengolah makanan di dapur penerima program,” jelas Fauzan.
Lebih lanjut, Fauzan mengingatkan bahwa pencabutan status pembekuan ini tidak akan diberikan secara instan atau sekadar formalitas di atas kertas. Pengelola diwajibkan membuktikan adanya perbaikan fisik dan manajerial yang riil di lapangan.
“Pencabutan status suspend bukan sekadar formalitas administrasi di atas kertas. Pengelola dapur harus membuktikan perbaikan nyata di lapangan,” tandasnya.
“Jika hasil audit sanitasi, kebersihan sumber air, dan kelayakan IPAL dinyatakan lolos verifikasi oleh tim ahli, baru izin operasionalnya kami buka kembali. Jika belum lolos, penghentian berlanjut,” pungkasnya. Diskominfotik






