Paradoks Kecepatan Whoosh PR Besar Pemda KBB Tuntaskan Kemacetan Akses Padalarang

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail ketika mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI untuk meninjau langsung infrastruktur dan transportasi di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Jumat (13/11/2026). Foto/Dok.Pemda KBB

HALOJABAR.CO – Kehadiran Kereta Cepat Whoosh yang memangkas waktu tempuh Jakarta–Bandung menjadi loncatan besar transportasi modern.

Namun, di balik efisiensi luar biasa tersebut, sebuah ironi kontras dirasakan para penumpang setibanya di Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Kecepatan kilat kereta modern kini justru terancam lumpuh oleh lambatnya mobilitas di luar stasiun akibat parahnya kemacetan arus lalu lintas.

Persoalan krusial ini mengemuka secara terbuka tatkala Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI untuk meninjau langsung infrastruktur dan transportasi di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Jumat (13/11/2026).

Rombongan parlemen pusat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim, Andi Iwan Darmawan Aras,  bersama anggota DPR RI Dapil Jabar V, Marlyn Maisarah, turun langsung membedah hambatan konektivitas tersebut bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, PT KCIC, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Di hadapan para legislator pusat, Bupati Bandung Barat secara blak-blakan menyuarakan keluhan masif yang selama ini disuarakan langsung oleh masyarakat.

Warga mengeluhkan ketimpangan durasi perjalanan yang tidak masuk akal, di mana perjalanan kereta cepat lintas wilayah hanya memakan waktu setengah jam, sementara waktu yang dihabiskan untuk keluar dari kawasan akses stasiun menuju jalan utama sering kali jauh lebih lama ketimbang durasi perjalanan kereta itu sendiri.

“Kami mengapresiasi besar kehadiran layanan Kereta Cepat Whoosh yang sangat membantu mobilitas masyarakat. Namun, pembenahan menyeluruh pada infrastruktur pendukung di kawasan sekitar stasiun harus segera dilakukan agar manfaat transportasi modern ini tidak tereduksi oleh persoalan kemacetan lokal,” ujar Bupati Bandung Barat menyoroti urgensi penataan wilayah.

Guna merespons problem klasik tersebut, Pemkab Bandung Barat mendesak percepatan optimalisasi integrasi antarmoda transportasi, kelancaran akses keluar-masuk kendaraan, perluasan kapasitas kantong parkir, penataan alur turun-naik penumpang atau drop off, hingga sterilisasi jalur dari parkir liar yang kerap memicu simpul kemacetan akut pada jam-jam sibuk maupun akhir pekan.

Aspirasi tegas dari pemerintah daerah tersebut langsung mendapat respons positif dari parlemen. Anggota Komisi V DPR RI, Marlyn Maisarah, menegaskan bahwa agenda peninjauan lapangan ini memang difokuskan untuk memastikan konektivitas antarmoda dan penataan kawasan stasiun benar-benar matang, sehingga kenyamanan pengguna jasa transportasi publik tidak dikorbankan.

“Sebagai mitra kerja di Komisi V DPR RI, kami akan terus mengawal agar infrastruktur transportasi yang dibangun benar-benar memberikan manfaat nyata untuk masyarakat Jawa Barat,” tegas Marlyn.

Melalui sinergi lintas sektoral antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, PT KCIC, Pemprov Jawa Barat, dan Pemkab Bandung Barat, kunjungan kerja spesifik ini diharapkan tidak berhenti sekadar seremoni evaluasi. Diskominfotik