Disnaker KBB Ungkap Kronologis PMI Cililin yang Jadi Korban TPPO di Dubai

Disnaker KBB mengingatkan warga agar selalu memverifikasi legalitas perusahaan penyalur sebelum mengambil keputusan bekerja ke luar negeri sebagai PMI agar tidak jadi korban TPPO. Foto/HALOJABAR.CO

HALOJABAR.CO  – Celah pengawasan jalur perekrutan tenaga kerja ilegal ke luar negeri kembali memakan korban di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Sri Nurhaida Pratiwi (36), Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kampung Sukatani, RT03/05, Desa Cililin, Kecamatan Cililin, yang sempat mengirim pesan darurat karena mengaku disekap di Uni Emirat Arab (UEA), akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat.

Namun, kasus ini justru menyingkap rapuhnya sistem perlindungan calon pekerja migran di tingkat daerah akibat maraknya praktik pemberangkatan nonprosedural.

Penelusuran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) KBB menemukan bahwa nama Sri Nurhaida Pratiwi tidak tercatat sama sekali dalam sistem pendataan resmi pemerintah.

Padahal, pemerintah pusat hingga kini masih memberlakukan kebijakan moratorium penempatan PMI sektor domestik atau informal ke kawasan Timur Tengah dan hanya mengizinkan keberangkatan pada sektor formal melalui prosedur resmi.

Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan, dan Transmigrasi (P3TKT) Disnaker KBB, Dewi Andani mengungkapkan, korban diduga kuat diberangkatkan melalui jaringan perekrut ilegal tanpa sepengetahuan instansi ketenagakerjaan setempat.

“Yang bersangkutan tidak terdaftar dalam sistem kami, kemungkinan difasilitasi calo, dan untuk ke Timur Tengah pemerintah Indonesia masih moratorium, PMI hanya bisa kerja di sektor formal,” kata Dewi Andani, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan kronologi yang dihimpun Disnaker KBB dari pihak keluarga, petaka tersebut bermula ketika Sri berangkat dari Indonesia menuju Dubai, UEA, pada 14 September 2026.

“Sri berangkat dari Indonesia dengan tujuan Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Dia berangkat pada 14 September 2026,” ucapnya.

Tak genap sebulan bekerja, Sri mengirimkan pesan darurat sekaligus titik koordinat (share location) yang mengarah ke wilayah Ajman, UEA, dan sempat melakukan panggilan video terakhir pada Senin, 12 Oktober 2026.

Dalam pesan singkatnya kepada keluarga, ia mengaku berada di ruangan tertutup dalam kondisi disekap, mendapat ancaman kekerasan ekstrem, serta meminta pertolongan untuk segera dilaporkan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Dubai.

Menindaklanjuti laporan keluarga pada awal Oktober lalu, Pemkab Bandung Barat melalui Disnaker langsung mendatangi kediaman korban guna menggali keterangan awal.

“Disnaker KBB kemudian mengirimkan surat pengaduan resmi beserta kronologi lengkap kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk melacak keberadaan korban,” ujarnya.

Setelah hampir sebulan dalam pencarian lintas instansi, Sri akhirnya berhasil dievakuasi dan kini berada di rumah aman atau mes KJRI di Dubai. Kendati demikian, Dewi menegaskan bahwa proses hukum maupun pemulangan korban ke Tanah Air belum bisa serta-merta dilakukan karena terganjal dokumen identitas yang ditahan oleh pihak penyalur.

“Kabar terbaru memang sudah proses BAP. Sekarang posisinya sudah di mes KJRI di Dubai. Jadi belum bisa disebut TPPO, karena belum ada statement dari pihak berwajib di sana (Dubai),” paparnya..

Dewi menyebut, seluruh dokumen perjalanan korban masih berada di tangan pihak yang diduga melakukan penyekapan, sehingga memerlukan penyelesaian administrasi keimigrasian sebelum diterbangkan pulang.

“Sri sudah aman dan tinggal pulang. Tapi masih nunggu proses administrasi, karena identitas, paspor dan dokumen lainnya ditahan oleh pihak yang diduga menyekap Sri. Jadi harus diselesaikan dahulu dokumennya,” imbuhnya.

Selain terkendala dokumen, kondisi psikologis korban juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Tekanan berat selama berada di bawah kendali agen ilegal membuat korban masih diliputi rasa takut.

“Sudah dalam kondisi baik dan aman. Kalau rasa takut atau trauma psikologis, itu mungkin masih ada,” jelasnya.

Terkait pendampingan pemulangan, Disnaker KBB memastikan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait agar proses pemulangan berjalan lancar hingga korban tiba kembali di kampung halaman.

“Betul informasinya sudah ditemukan. Namun kami masih menunggu kabar lebih lanjut dari kementerian terkait perlindungan pekerja migran. Mudah-mudahan tidak lama lagi, dan pihak Disnaker insyaallah siap menjemput langsung ke lapangan,” ungkapnya.

Dewi menegaskan, peristiwa ini sekaligus menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk memperketat edukasi hingga tingkat desa agar masyarakat tidak lagi tergiur iming-iming kerja ke luar negeri lewat jalur pintas.

Ia juga mengingatkan warga agar selalu memverifikasi legalitas perusahaan penyalur sebelum mengambil keputusan bekerja di luar negeri.

“Kalau memang ingin bekerja ke luar negeri, datang dulu ke dinas. Nanti kami berikan arahan. Yang paling utama adalah berhati-hati dan memastikan jalur keberangkatannya sesuai ketentuan,” pungkasnya. Diskominfotik