25 Koperasi Desa Merah Putih Resmi Beroperasi di Bandung Barat, Jadi Lokomotif Ekonomi Rakyat

Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail menghadiri peresmian secara serentak sebanyak 25 unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) oleh Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (16/5/2026). Foto/Istimewa

HALOJABAR.CO – Sebanyak 25 unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara serentak diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (16/5/2026).

Kehadiran lembaga ekonomi baru ini menjadi tonggak penting sekaligus langkah strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat paling dasar, tak terkecuali di Kabupaten Bandung Barat.

Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, menegaskan bahwa keberadaan koperasi ini bukan sekadar penambahan jumlah lembaga ekonomi semata.

Lebih dari itu, KDMP adalah wujud nyata keseriusan pemerintah daerah menjalankan Program Strategis Nasional yang sasaran utamanya adalah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa.

“Koperasi ini kami posisikan sebagai tulang punggung atau lokomotif penggerak ekonomi rakyat. Capaian persiapan dan pembangunannya berjalan sangat memuaskan, bahkan kami mampu menyelesaikannya 100 persen tepat waktu bertepatan dengan momen peresmian nasional,” ungkap Asep saat meninjau lokasi di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah.

Dengan beroperasinya 25 gerai koperasi tersebut, pemerintah daerah berkomitmen membangun ekosistem usaha desa yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan dampak manfaat nyata bagi warga.

Agar ketersediaan barang terjamin dan harganya terjangkau, Pemkab Bandung Barat melalui Dinas Koperasi dan UMKM telah menjalin kerja sama strategis dengan Badan Usaha Milik Negara, antara lain Perum Bulog dan PT Pertamina.

“Kemitraan ini kami bangun khusus untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok masyarakat aman, lancar, dan harganya bisa dikendalikan agar tidak membebani warga,” jelas Asep.

Kualitas pengelolaan juga menjadi perhatian utama. Seluruh elemen pengurus, ketua, hingga badan pengawas koperasi telah dibekali pendidikan, pelatihan, dan uji kompetensi.

Hal ini menjadi syarat mutlak agar tata kelola koperasi berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Pasca peresmian, pemkab terus mempercepat pembangunan fasilitas penunjang. Mulai dari pembangunan gudang penyimpanan, pemantapan sistem operasional gerai, hingga pengadaan kendaraan distribusi, semua dilakukan agar produk dari BUMN maupun sektor swasta bisa disalurkan langsung dan merata sampai ke pelosok desa.

Lebih jauh, Asep menyebutkan KDMP akan diselaraskan dengan program unggulan nasional lain, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rencananya, kebutuhan bahan baku program tersebut akan dipenuhi dari hasil bumi dan produk peternakan warga sekitar. Langkah ini sekaligus membuka peluang pasar baru bagi pelaku usaha lokal.